Pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian…

Daftar Isi

1. Pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian…

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian batang tubuh. Pada batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 Amandemen, tepatnya Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 Ayat 3, berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pembahasan

Ini merupakan tipe soal pilihan ganda dengan opsi sebagai berikut:

A. pembukaan

B. batang tubuh

C. aturan tambahan

D. aturan peralihan

E. alinea 4 pembukaan

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada pasal 1 ayat 3 yang merupakan bagian dari batang tubuh. [tex]\boxed{Jawaban~B.}[/tex]

Dari opsi di atas kita mengingat kembali sistimatika UUD Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen sebagai berikut:

PembukaanBatang TubuhAturan PeralihanAturan Tambahan

UUD Negara RI Tahun 1945 Amandemen disahkan pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan 10 Agustus 2002.

Pembukaan

Alinea 1: kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.Alinea 2: perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia.Alinea 3: atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.Alinea 4: misi dan tujuan membentuk Pemerintahan Negara Indonesia serta lima dasar perikehidupan seperti bunyi Pancasila.

Batang Tubuh

1. Bab I Bentuk dan Kedaulatan terdiri dari Pasal 1 dengan 3 ayat

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2 (3 ayat): pemilihan umum untuk memilih anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, sidang MPR, dan keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 (3 ayat): MPR mengubah dan menetapkan UUD, MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden serta hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD.

3. Bab III Kekuasan Pemerintahan Negara

Pasal 4 (2 ayat): Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dibantu oleh Wakil Presiden. Pasal 5 (2 ayat): Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, dan menetapkan PP untuk menjalankan UU. Pasal 6 (2 ayat): syarat-syarat utama calon Presiden dan Wapres.Pasal 6A (5 ayat): tata cara utama pemilihan Presiden dan Wapres.Pasal 7: masa jabatan Presiden dan Wapres.Pasal 7A dan Pasal 7B (7 ayat): proses pemberhentian masa jabatan Presiden dan Wapres jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat.Pasal 7C: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.Pasal 8 (3 ayat): Pelaksana Tugas Kepresidenan jika Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya.Pasal 9 (2 ayat): tata cara Sumpah dan Janji Presiden (Wapres).Pasal 10: memegang kekuasan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.Pasal 11 (3 ayat): dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang diatur dengan UU.Pasal 12: menyatakan keadaan bahaya.Pasal 13 (3 ayat): mengangkat duta & konsul.Pasal 14 (2 ayat): pemberian grasi & rehabilitasi (pertimbangan MA) serta amnesti & abolisi (pertimbangan DPR).Pasal 15: memberi gelar, tanda jasa & kehormatan.Pasal 16: membetuk dewan pertimbangan.

4. Bab IV Dewan Pertimbangan Agung (dihapus)

5. Bab V Kementerian Negara

6. Bab VI Pemerintahan Daerah

7. Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat

8. Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah

9. Bab VIIB Pemilihan Umum

10. Bab VIII Hal Keuangan

11. Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan

12. Bab IX Kekuasaan Kehakiman

13. Bab IXA Wilayah Negara

14. Bab X Warga Negara dan Penduduk

15. Bab X Hak Asasi Manusia

16. Bab XI Agama

17. Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara

18. Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan

19. Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

20. Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Pasal 35: bendera negara Pasal 36: bahasa negaraPasal 36A: lambang negaraPasal 36B: lagu kebangsaanPasal 36C: ketentuan diatur dengan UU

21. Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar

Aturan Peralihan

Pasal I, Pasal II, dan Pasal III (pembentukan Mahkamah Konstitusi)

Aturan Tambahan

Pasal I dan Pasal IIPelajari lebih lanjutJumlah bab, pasal, dan ayat UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen https://brainly.co.id/tugas/4023899Arti UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis https://brainly.co.id/tugas/1736019Sistematika UUD 1945 https://brainly.co.id/tugas/9875740

—————————

Detil jawaban

Kelas : X

Mapel : PPKN

Bab : Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945

Kode : 10.9.4

Kata Kunci : pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam uud 1945 bagian, RI, sistimatika, sistematika, UUD, Undang-Undang Dasar, amandemen, bab, pasal, ayat, bentuk dan kedaulatan, presiden dan wapres, dasar negara, republik indonesia, undang-undang, UU, batang tubuh, dan, negara, hukum, dengan, yang, adalah, brainly

2. pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian

Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa ” Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. … Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:UUD Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.12 Sep 2017

3. Pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian

ada di pasal 1 ayat 3 uud45

4. Pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam uud 1945 bagian . . . .

Jawaban:

bagian batang tubuh

Penjelasan:

semoga membantu

5. Buatlah pernyataan Indonesia sebagai Negara Hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian ….

Jawaban:

Indonesia merupakan negara hukumtertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesiamenggabungkan beberapa systemhukum di dalam konstitusinya

6. 4. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian… A. pembukaan B. batang tubuh C. aturan tambahan D. aturan peralihan E. alinea 4 pembukaan

Indonesia sbg negara hukum terdapat pd pasal 1 ayat 3

jawabannya B yg tepat

7. Pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam uud nri tahun 1945 bagian …..

Jawaban:

bagian pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebut bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”.

8. pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada UUD 1945 bagian

Jawaban:

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Penjelasan:

maaf kalo salah , kalo benar jangan lupa jadikan jawaban tercerdas semogaa membatu,semangattttt♡-!!

Jawaban:

Bab 1,Pasal 1 Ayat 3

Penjelasan:

maaf klo salah

9. Pernyataan bangsa indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam uud 1945 bagian

Jawaban:

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Penjelasan:

maaf kalo salah ya

jadikan jawaban tecerdas di brainly

10. Pengakuan terhadap suatu hakikat secara mutlak tidak dapat dibagi adalah nilai pancasila sila ke….berbunyi…. Hukum dasar tertulis disebut konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis disebut Salah satu sifat uud 1945 adalah tidak pernah ketinggalan zaman atau disebut Uud 1945 memiliki sendi sendi pokok dari hukum dasar negara dan disebut memiliki sifat Cita cita dan tujuan kemerdekaan indonesia menyatakan dalam pembukaan uud 1945 alinea …..bunyi….. Pengakuan bangsa indonesia bahwa kemerdekaan merupakan tuhan yang maha kuasa terdapat dalam pembukaan uud 1945 alinea Uud 1945 berlaku sejak 18 agustus 1945 kemudian diganti dengan uud ris sejak tanggal Uud 1945 dinyatakan berlaku lagi setelah presiden soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal demokrasi yang berlaku pada masa orde lama adalah demokrasi Dalam kurun waktu 1959 sampai 2002 1945 mengalami amandemen sebanyak

wewenang mungkin ya,bisa jadi

11. 19. Perhatikan pernyataan berikut.(1) Alat Kontrol, dimana UUD NRI Tahun1945 sebagai alat kontrol apakah aturanhukum yang lebih rendah sesuai atautidak dengan norma hukum yang lebihtinggi, yaitu UUD Negara Republik 23Indonesia Tahun 1945.(2) Pengatur, dimana UUD NRI Tahun1945 juga berperan sebagai pengaturbagaimana kekuasaan negara disusun,dibagi, dan dilaksanakan.(3) Penentu, dimana UUD NRI Tahun 1945juga berfungsi sebagai penentu hak dankewajiban negara, aparat negara, danwarga negara.(4) Pemersatu, dimana UUD NRI Tahun1945 sebagai alat pemersatu bangsaIndonesia.(5) Sumber, dimana UUD NRI Tahun1945 sebagai salah satu sumber diIndonesia.Dari pernyataan diatas, yang termasuk pada3 fungsi UUD NRI 1945, terdapat pada nomora. (1), (2), (3)b. (1), (2), (4)c. (1), (2), (5)d. (2), (3), (5)

Jawaban:

A. 123

Penjelasan:

a. sebagai alat kontrol

apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi yaitu UUD 1945.

b. sebagai pengatur

artinya UUD 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.

c. sebagai penentu

UUD 1945 sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara

12. 4Bisitah tik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang benar!1. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea2 Badan yang mengesahkan UUD 1945 sebagal hukum dasar yang tertulis adalahNegara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan pokokpikiran Pembukaan UUD 1945 keHubungan pokok pikiran pembukaan terhadap pasal-pasal UUD 1945 adalah hubungan yangbersifat5. Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari sila … Pancasila6Pemerinta Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah IndonesiaPernyataan tersebut merupakan pokok pikiran ke Pembukaan UUD Negara Kesatuan RepubliIndonesia 10457. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-siPancasila. Sia ketima diwujudkan dalam pokok pikiran keB. Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierardan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungpembukaan UUD 1945 alinea keCita-cita kerohanian yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tah1945 pada hakikatnya adalah …10. Bagian dari UUD 1945 yang tidak boleh diubah atau diganti adalah9

Jawaban:

1.alinea ke 3

2.demokrasi

Penjelasan:

merupakan 1 kesatuan yg tidk dpt dipisahkan antara keduanya

13. pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian?

UUD 1945 ayat 1 pasal 3

:))

14. Pernyataan Indonesia negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian

Jawaban:

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian batang tubuh. Pada batang tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 Amandemen, tepatnya Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 Ayat 3, berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Penjelasan:

15. Pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dlm uud 1945 bagian

Penjelasan:

Jelaskan mengapa Jelaskan mengapa penetapan UUD sebagai konstitusi tertulis tidak lepas dari situasi lingkungan Bos

16. Pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian……

Jawaban:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

semoga membantu~

17. Pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam uud nri tahun 1945 bagian

Jawaban:

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

18. pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian….

Jawaban:

Pasal 1 ayat 3

Penjelasan:

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berisi tentang:

Negara Indonesia adalah negara hukum

19. Pernyataan indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam uud 1945 bagian?

Pembahasan

Ini merupakan tipe soal pilihan ganda dengan opsi sebagai berikut:

A. pembukaan

B. batang tubuh

C. aturan tambahan

D. aturan peralihan

E. alinea 4 pembukaan

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada pasal 1 ayat 3 yang merupakan bagian dari batang tubuh. [tex]\boxed{Jawaban~B.}[/tex]

Dari opsi di atas kita mengingat kembali sistimatika UUD Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen sebagai berikut:

PembukaanBatang TubuhAturan PeralihanAturan Tambahan

UUD Negara RI Tahun 1945 Amandemen disahkan pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan 10 Agustus 2002.

Pembukaan

Batang Tubuh

1. Bab I Bentuk dan Kedaulatan terdiri dari Pasal 1 dengan 3 ayat

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Bab III Kekuasan Pemerintahan Negara

4. Bab IV Dewan Pertimbangan Agung (dihapus)

5. Bab V Kementerian Negara

6. Bab VI Pemerintahan Daerah

7. Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat

8. Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah

9. Bab VIIB Pemilihan Umum

10. Bab VIII Hal Keuangan

11. Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan

12. Bab IX Kekuasaan Kehakiman

13. Bab IXA Wilayah Negara